30.9 C
Jakarta
Sunday, November 17, 2024
HomeBeritaSwasta Terlibat dalam Pembangunan IKN dengan Kontribusi Selain Dana Negara

Swasta Terlibat dalam Pembangunan IKN dengan Kontribusi Selain Dana Negara

Jakarta – Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan ibu kota baru di Kalimantan Timur dibangun tidak hanya dengan uang negara saja. Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono memaparkan jumlah investasi swasta di IKN lebih besar nilainya daripada kucuran APBN yang diberikan pemerintah untuk membangun IKN.

Sejauh ini kucuran APBN untuk membangun infrastruktur dasar di IKN cuma sekitar Rp 35 triliun dari tahun 2022 dan 2023. Sementara komitmen investasi swasta di IKN jumlahnya sudah mencapai Rp 36 triliun dari dua kali rentetan groundbreaking yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Itu pun jumlah investasi swasta juga kemungkinan bertambah karena minggu depan akan ada rangkaian ground breaking yang kembali dilakukan di IKN dengan potensi investasi sebesar Rp 10 triliun.

“Jadi kalau dihitung kalau APBN cuma Rp 34-35 triliun, jumlahnya hampir sama. Malah lebih banyak yang investor dibanding APBN,” ungkap Agung dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/12/2023).

Fakta ini menunjukkan bahwa IKN sebetulnya bukan hanya proyek yang dibangun seluruhnya oleh pemerintah. Justru, Agung menegaskan IKN dibangun dengan partisipasi masyarakat luas.

“IKN ini kan dibangun bukan hanya dari uang negara saja, tapi partisipasi masyarakat, investor dalam negeri justru jadi pelopor di sini,” ujar Agung.

Agung melanjutkan amanat Presiden Joko Widodo adalah membangun IKN dengan komposisi pembiayaan 80-20, APBN hanya akan memenuhi 20% kebutuhan dana di IKN. Maka sisanya didapatkan dari investasi swasta sekaligus pembiayaan kreatif, misalnya saja obligasi.

Soal obligasi sendiri dalam aturan baru UU IKN memang diperbolehkan IKN menerbitkan obligasi atau surat utang. Namun saat ini pihaknya masih harus menyiapkan hal tersebut dan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Pemenuhan dana kita kan 80-20. Jadi 20 itu APBN, kan sisanya harus creative financing, nah obligasi itu salah satunya. Cuma belum bisa kita lakukan dalam waktu dekat, karena mesti ada regulasi turunannya dan kita juga harus punya pendapatan dulu,” pungkas Agung.

(hal/hns)

BERITA TERBARU
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER