…adalah penting untuk memastikan pemilu berlangsung dengan adil dan tidak menimbulkan masalah dalam tahapan pemilu. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pun meminta dugaan transaksi mencurigakan dalam kampanye Pemilu 2024 yang menjadi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibongkar secara tuntas. “Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan memang harus dibongkar dengan jelas. Artinya harus dibuat jelas, sebenarnya ada apa enggak,” ujar Wapres Ma’ruf, di Jakarta, kemarin.
Wapres mengatakan, jika memang terjadi transaksi mencurigakan, maka harus diusut secara tuntas. Sebaliknya, jika tidak ada maka harus diklarifikasi secara jelas. “Kalau ada transaksi mencurigakan, maka harus diusut secara tuntas dan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang melanggar maka harus ditindak, supaya juga diklarifikasi jangan sampai menimbulkan masalah berkelanjutan,” ujarnya.
Ia pun mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bergerak dan berkoordinasi dengan PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan tersebut. “Saya kira harus diperjelas saja kecurigaan itu. Supaya kecurigaannya hilang,” ujarnya.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan bahwa laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan TPPU dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen pada Semester II 2023. Menurut Ivan, PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye tanpa pergerakan transaksi dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK). “Kami melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye,” ujarnya.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta agar temuan PPATK terkait peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024 dilanjutkan. Menurutnya, dana itu terindikasi pelanggaran maka penindakan langsung perlu dilakukan oleh aparat hukum.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih mengkaji dugaan transaksi mencurigakan hasil temuan PPATK. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Bawaslu akan menyampaikan hasil kajian terhadap laporan PPATK dalam waktu dekat. “Ini masih dalam masa pemeriksaan kami. Selasa atau Rabu kita akan press conference mengenai tindak lanjut PPATK,” ujarnya.
Rahmat menyebut bahwa laporan PPATK yang diterima berbentuk data intelijen keuangan. Jika dalam kajian ditemukan pelanggaran UU Pemilu, Bawaslu akan menindaklanjutinya ke Polri dan Kejaksaan Agung. “Jika ada dugaan pelanggaran terkait hal tersebut maka akan kami sampaikan kepada piha
