Jakarta – Aturan Deforestasi Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) banyak dikeluhkan pengusaha Indonesia. Pasalnya, aturan ini membatasi produk-produk perkebunan di Indonesia untuk masuk ke Eropa. Kini giliran pengusaha mebel yang tergabung dalam Sedulur Kayu dan Mebel (Sekabel) yang mengeluhkan aturan ini.
Ketua Umum Sekabel Setyo Wisnu Broto mengeluhkan aturan EUDR membuat akses pasar produk olahan kayu dari Indonesia menjadi sulit ke pasar Eropa. Padahal, Eropa adalah pasar besar untuk produk mebel.
Hal ini dikeluhkan langsung oleh Wisnu dan kawan-kawannya saat melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat.
“Untuk ke Eropa ada namanya EUDR di sini dikaitkan antara produk masuk European market itu harus melalui sistem lacak balak yang rumit, nah ini jadi bahasan tadi supaya pemerintah bisa nerobos masuk ke sana lebih mudah,” sebut Wisnu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Wisnu juga memaparkan selama ini ekspor olahan kayu dan mebel dari Indonesia jumlahnya kalah jauh dengan Vietnam. Perbandingan kuantitas ekspor dari Vietnam menurutnya sangat jauh.
“Kita ketinggalan jauh dari Vietnam. Vietnam total ekspor sudah mencapai US$ 15,7 miliar, kita hanya US$ 2 miliar,” beber Wisnu.
Dalam catatan detikcom, Komisi Uni Eropa sudah menyetujui untuk memberlakukan Undang-undang anti-deforestasi pada 6 Desember 2022. Ketentuan ini akan mengatur dan memastikan konsumen di Uni Eropa untuk tidak membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan. Dalam salah satu pasalnya mengelompokkan kayu sebagai tanaman berisiko tinggi.
Lengkapnya, undang-undang tersebut melarang sejumlah komoditas bagi konsumen Uni Eropa, antara lain minyak kelapa sawit, ternak, coklat, kopi, kedelai, karet dan kayu. Ini juga termasuk beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furniture.
Sebelumnya, petani sawit menjadi pihak yang paling banyak protes dan mengungkapkan keluhannya soal UU Deforestasi Uni Eropa.
Presiden Jokowi juga berkali-kali mengatakan UU Deforestasi telah merugikan produk sawit. Menurutnya 16 juga petani kecil di Indonesia terdampak kebijakan ini. Fakta tersebut diungkapkannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre.
Pertemuan itu dilakukan di sela-sela kegiatan World Climate Action Summit (WCAS) COP28. Jokowi menyayangkan adanya keraguan beberapa pihak di Eropa terhadap komitmen Indonesia dalam pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Khususnya soal UU Deforestasi yang mendiskriminasi komoditas perkebunan Indonesia yang tak kunjung dievaluasi.
“Saya berharap Norwegia dapat memberikan pandangan yang berimbang, khususnya terkait Peraturan Deforestasi Uni Eropa yang bersifat diskriminatif dan berdampak besar terhadap 16 juta orang yang sebagian besar adalah petani kecil,” ujar Jokowi dalam keterangannya Minggu (3/12/2023).
(hal/das)
