Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik kenaikan gaji TNI-Polri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak lebih banyak dibandingkan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi bicara situasi ekonomi yang berbeda-beda.
“Situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda,” kata Jokowi usai peresmian Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gate Tol Limo Utama, Senin (8/1/2024).
Jokowi mengatakan keputusan menaikkan atau tidak, pasti telah merupakan hasil pertimbangan matang. Jokowi lantas bicara suasana eksternal yang tidak terduga seperti Covid hingga perang dagang.
“Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan, itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal misalnya kemarin oleh Covid, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan ya… Tidak mungkin kita lakukan, semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang,” ujarnya.
Sebelumnya, Anies menyoroti soal gaji TNI-Polri. Dia menyebut kenaikan gaji TNI-Polri di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lebih banyak dibanding era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, Anies menduga kenaikan gaji TNI-Polri karena terkait Pemilu 2024.
“Tapi dari sisi kebijakan, menurut saya, lebih parah. Kenapa? Karena di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini hanya naik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan, karena menjelang Pemilu mungkin naik gajinya,” kata Anies dalam debat Pilpres 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Anies juga menyinggung soal tunjangan kinerja (tukin) TNI-Polri yang menurutnya juga kurang ditingkatkan.
“Di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80 persen, lihat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka,” ujarnya.
