Hasil survei Data Riset Analitika menunjukkan bahwa 81,7 persen publik merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara itu, 9,3 persen di antaranya merasa sangat puas dengan kepemimpinan Jokowi. Hanya 14,5 persen yang menyatakan tidak puas, di mana 2,3 persen merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya 3,8 persen tidak tahu/tidak menjawab. Tingginya tingkat kepuasan ini menunjukkan dukungan publik terhadap keberlanjutan program pemerintahan.
Publik cenderung memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap paling mampu melanjutkan program-program Jokowi. Dukungan dari Jokowi berpotensi mempengaruhi keputusan publik dalam pemilihan pasangan calon tersebut, meskipun secara langsung Jokowi tidak memberikan dukungan. “Tingginya approval rating sebesar 81,7 persen membuat sikap keberpihakan Jokowi dapat mempengaruhi pilihan dalam Pilpres,” kata Direktur Eksekutif Data Riset Analitika Nana Kardina.
Menurut Nana, keberpihakan dari presiden atau pejabat publik seharusnya bukan hal yang dipersoalkan, selama tidak dilarang oleh regulasi. Para pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat dan lahir dari proses politik. Namun, bagi posisi dalam birokrasi, seperti PNS/ASN, TNI/Polri, dan jabatan kenegaraan lain, dilarang terlibat dalam politik praktis dan harus bersikap netral dalam pemilu.
Meskipun jajaran birokrasi tidak bisa lepas sepenuhnya dari politik, ada aturan yang jelas untuk membatasinya. Publik juga dapat mengawasi potensi pelanggaran dalam netralitas pejabat atau penyalahgunaan wewenang. Keberpihakan Jokowi adalah sikap politik, sementara pilihan publik akan sepenuhnya ditentukan di dalam bilik suara.
Survei Data Riset Analitika dilakukan pada 20-25 Januari 2024, dengan melibatkan 1200 responden yang mewakili 38 provinsi. Metode survei yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Sumber: Antara)
