Mundurnya Mahfud MD dari jabatan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan (menko polhukam) memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan efek domino dari langkah tersebut. PDIP pun melihat situasi beberapa hari ke depan untuk mempertimbangkan akan menarik kadernya di Kabinet Indonesia Maju menyusul Mahfud.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP sedang mencermati kondisi politik dalam 13 hari terakhir menjelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang. “Kami mencermati (mundur atau tidaknya), masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu. Di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya betul-betul netral dan memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Diketahui, sejumlah kader PDIP menempati beberapa kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Mulai dari Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.
Adapun saat ini, stabilitas Indonesia di tengah kontestasi politik menjadi alasan PDIP mempertahankan para kadernya yang berada dalam kabinet. Berbeda dengan Mahfud MD yang sudah melewati berbagai pertimbangan sebelum mundur. “Jadi, terus terang, bagi kami, PDI Perjuangan, tentu saja kepentingan bangsa di atas segalanya. Apa pun, stabilitas politik itu sangat penting di tengah tengah pertarungan geopolitik saat ini, di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi karena persoalan geopolitik yang belum selesai,” ujar Hasto.
Kendati demikian, ia memang mengungkapkan ada ketidaknyamanan dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini. Salah satunya adalah terkait program bantuan sosial (bansos) yang menjadi ranah dari Mensos Risma. Namun, program tersebut saat ini sudah tak lagi mengacu pada data milik Kemensos. Padahal, kementerian tersebut selalu melakukan validasi, verifikasi, dan update berkala terhadap data warga penerima manfaat bantuan.
“Data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral. Bahkan yang begitu menyedihkan, pernyataan dari Bapak Akbar Faisal, bagaimana total dana untuk bansos itu jauh melampaui anggaran untuk Covid,” ujar Hasto.
Usai bertemu Presiden Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya, Menko Polhukam Mahfud MD tidak berharap langkahnya diikuti menteri lainnya yang memiliki konflik kepentingan di pilpres. Ia tak ingin mengaitkan keputusannya itu dengan orang lain. “Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengaitkan, silakan,” ujar Mahfud.
Mahfud pun menyerahkan masyarakat untuk menilai sikapnya itu. Namun, ia menegaskan, sikapnya untuk mengundurkan diri dari kabinet itu tidak untuk diikuti oleh para menteri lain. “Kalau saya sendiri, saya etik. Saya itu bukan orang lain ikut berhenti atau tidak, etika saya itu,” kata dia.
Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo berharap agar langkah Mahfud mengundurkan diri bisa menjadi contoh bagi menteri lainnya. “Ini contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban, barangkali yang lain bisa mengikuti,” kata Ganjar.
Karena itu, Ganjar meminta pihak-pihak lain yang juga memiliki konflik kepentingan di Pilpres 2024 ikut mengundurkan diri. “Termasuk siapa pun, seperti yang saya omongkan sejak awal. Mereka yang punya conflict of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud. Saya, sekali lagi, hormat, Pak Mahfud. Anda punya integritas yang hebat,” ujarnya.
Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, memastikan Prabowo Subianto tidak akan mundur dari jabatannya sebagai menteri pertahanan. Adik bungsu dari Prabowo itu pun menyatakan tidak ada keharusan bagi sang kakak untuk mundur dari jabatan menteri meskipun yang bersangkutan ikut kontestasi Pilpres 2024. “Nggak bakal mundur. Tidak perlu mundur. Cukup Pak Mahfud saja,” kata Hashim.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai mundurnya Mahfud MD harus diikuti oleh kader-kader PDIP yang mengisi Kabinet Indonesia Maju. Menurut Khoirul, mundurnya Mahfud terjadi karena PDIP saat ini sudah berseberangan dengan Jokowi. Kader PDIP di kabinet pun dinilai harus mundur agar partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 itu tidak terlihat inkonsisten.
“Keputusan Mahfud untuk mundur ini juga merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang menyatakan perang terbuka pada Jokowi. Pertanyaan selanjutnya, jika keputusan Mahfud mundur direstui Ketum PDIP Megawati, apakah menteri dan wakil menteri PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur?” kata Khoirul.
Khoirul menilai, bila kader-kader PDIP diarahkan tetap bertahan di kabinet, PDIP akan terlihat inkonsisten dan seolah mencari aman menjelang pertempuran politik 2024. Namun, khusus bagi Mahfud, Khoirul menyebut akan lebih leluasa dalam menggencarkan narasi kritik terhadap pemerintah. Di mana Mahfud tidak akan lagi terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan protokoler.
“Akankah berdampak secara elektoral atau tidak, akan sangat bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan, dan sosialisasi pascakeputusan politik ini. Jika Mahfud pegang data dan informasi, yang bisa di-generate menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pemerintahan Jokowi dan paslon 02, maka keputusan mundur dari kabinet ini akan menjadi gelombang kekuatan yang efektif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02,” ujar Khoirul.
Ekonom senior Faisal Basri mendukung langkah Mahfud MD mundur. Faisal berharap tindakan Mahfud diikuti oleh menteri lain. “Jadi, langkah mundur ini patut kita dukung dan, insya Allah, menjadi sumber inspirasi buat menteri-menteri yang berintegritas tinggi juga mengikuti jejak Prof Mahfud dan mundur,” kata Faisal.
Apalagi, ia melihat pemerintahan hari ini semakin melenceng dan tidak amanah. Faisal berharap langkah Mahfud diikuti dan jadi kontribusi bagi masa depan Indonesia. “Karena memang mereka sudah tidak akan kuasa lagi hati nurani mereka untuk tetap berada di pemerintahan yang kian hari kian melenceng dan tidak amanah. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi yang luar biasa bagi perubahan yang hakiki bagi negeri ini menuju yang lebih baik,” ujar Faisal.
Faisal sudah puluhan tahun mengenal Mahfud, bahkan sama-sama diberi amanah oleh Gus Dur untuk duduk di pemerintahan. Maka, Faisal yakin dengan integritas Mahfud MD. Faisal menilai kerja menko polhukam tidak akan optimal jika terus dibarengi agenda-agenda kampanye sebagai cawapres. Ia pun bersyukur Mahfud pada akhirnya mundur.
