Selasa, 16 Juli 2024 – 16:53 WIB
Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan akan memberikan sanksi kepada lima tokoh NU yang menemui Presiden Israel, Isaac Herzog, kepada masing-masing organisasi yang mereka pimpin. Kelima tokoh muda NU tersebut merupakan pengurus dari badan otonom di bawah naungan PBNU.
Adapun kelima tokoh muda NU tersebut adalah Sukron Makmun (PWNU Banten), Zainul Maarif (Unusia), Munawir Aziz (Sekretaris Umum PP Pagar Nusa), Nurul Bahrul Ulum (PP Fatayat NU), dan Izza Annafisah Dania (PP Fatayat NU).
“Soal sanksi, kita serahkan ke badan otonom. Nanti jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses, termasuk soal keterlibatan LPWNU DKI yang akan diproses dan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menggali informasi dari masing-masing pengurus badan otonom dari kelima pemuda NU tersebut dan tidak ada penugasan dari badan otonom di bawah PBNU terkait keberangkatan mereka ke Israel.
Gus Yahya menyesalkan bahwa kelima warga nahdliyin tersebut tidak berkomunikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
“Saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi, kepergian mereka ke Israel merupakan tanggung jawab pribadi karena sama sekali tidak mengatasnamakan PBNU,” pungkasnya.
Sebelumnya, lima tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) melakukan kunjungan ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Mereka terlihat berdiri di belakang presiden Israel dalam foto yang beredar di media sosial dan Instagram.
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kelima orang tersebut tidak mendapat mandat dari PBNU dan tidak meminta izin ke PBNU. Oleh karena itu, tindakan kelima tokoh NU dianggap tidak bijaksana di tengah situasi konflik antara Israel dan Palestina.
PBNU akan memanggil kelima orang tersebut untuk diminta penjelasan. Jika ditemukan pelanggaran, mereka berpotensi diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau badan otonom.
