Rapat paripurna DPR, Kamis (28/3), menyetujui revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk memperbarui dan memperkuat UU Desa yang sebelumnya telah disahkan pada tahun 2014.
Dalam revisi ini, terdapat beberapa perubahan yang dihasilkan setelah melalui pembahasan yang mendalam. Salah satu perubahan yang mencolok adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitar mereka. Selain itu, juga terdapat peningkatan dana desa yang akan diterima oleh setiap desa guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi memberikan dukungan terhadap revisi UU ini dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Dengan adanya revisi ini, diharapkan pula bahwa pemerintah dapat lebih fokus dalam memberdayakan potensi desa sehingga dapat menciptakan kemajuan dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.
