Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Jumat (5/4) dan masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.
1. Kaops: Kontak tembak di Tembagapura dua anggota KKB tewas
Kaops Damai Cartenz Kombes Pol. Faizal Rahmadani mengakui, saat kontak tembak antara tim gabungan dengan KKB di kawasan Kali Kabur, Mile 69 Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah hingga menyebabkan dua anggota KKB tewas tertembak. Kontak tembak antara KKB dengan tim gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Cartenz, Satgas Amole dan Satgas Nanggala, terjadi Kamis (4/4) dan menewaskan Abubakar Kogoya dan Demianus Magay. “Tim gabungan juga mengamankan barang bukti berupa senjata api laras pendek jenis sig sauer beserta 1 magasen dan amunisi-nya,” jelas Kombes Pol. Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya, Jumat.
2. KSAU: Presiden ingin AU tumbuh lebih kuat jaga kedaulatan negara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan TNI Angkatan Udara (AU) tumbuh semakin kuat dalam rangka menjalankan mandat sebagai penjaga kedaulatan negara, kata Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono setelah dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. “Presiden ingin AU yang kuat. Bukan berarti kita ingin menakut-nakuti musuh, bukan berarti kita ingin perang dengan negara tetangga, tapi AU yang kuat adalah angkatan yang bisa menjaga stabilitas keamanan kedamaian di kawasan,” katanya.
3. Menlu sebut tidak ada korban WNI terdampak gempa di Taiwan
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban terdampak gempa bumi di Taiwan. “Kami sudah update terus dari waktu ke waktu melalui running text melalui Twitter bahwa sampai saat ini tidak ada informasi korban dari WNI,” kata Menlu Retno saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
4. Presiden Jokowi dijadwalkan gelar “open house” di Jakarta saat Lebaran
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menggelar acara ramah-tamah atau open house di Jakarta pada Lebaran 2024. “Sementara dijadwalkan begitu,” kata Pratikno saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.
5. Bawaslu: Kepala daerah yang mutasi akan diberikan sanksi
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan kepala daerah yang melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada Serentak 2024 terancam sanksi administrasi dan pidana. Hal tersebut mengacu kepada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. “Itu pasti masuk dugaan pelanggaran yang sifatnya administrasi pemilu. Nanti kita cek lagi,” ujar Lolly di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
