Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi angkat bicara soal hasil skrining pada sekitar 12 ribu mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dimana 2.716 orang menunjukkan gejala depresi.
Adib menjelaskan, di dalam program residen ada yang namanya pembelajaran klinis dan ada pula pelayanan medis.
“Jadi, dia (PPDS) menjalankan pelayanan tapi dia juga mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran dalam bentuk apa? Tugas ilmiah, bimbingan tapi dia punya tanggung jawab juga untuk memberikan pelayanan ke pasien,” kara Adib dalam temu media secara daring, Jumat (19/4/2024).
Adib menambahkan, mengingat mahasiswa PPDS melakukan pelayanan pasien, maka sudah sepatutnya mereka mendapatkan bayaran.
“Karena residen PPDS juga melakukan pelayanan, maka sudah seharusnya mendapatkan hak insentif. Karena dia sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di dalam institusi pelayanan tadi yang memberikan pelayanan,” ujar Adib.
Pemberian insentif terhadap PPDS sudah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Tahun 2013, lanjut Adib. Hal ini sudah disebutkan secara jelas di pasal 31. Di mana PPDS tak hanya berhak mendapat insentif, tapi juga memperoleh perlindungan hukum dan waktu istirahat.
“PPDS yang sedang menjalankan pendidikan harus mendapatkan tiga hal ini, ini sejak tahun 2013, tapi dalam praktiknya, ini belum semuanya terealisasi.”
Sementara, dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru Adib menilai hal ini tak disebutkan secara detail. Termasuk soal insentif bagi peserta PPDS.
“Memang disebutkan dalam pasal 227, 228, 229 tapi tidak menyebutkan secara spesifik untuk peserta didik. Ini yang saya kira perlu mendorong pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan yang nanti melalui peraturan pemerintahnya untuk kemudian memberikan insentif,” ucap Adib.
