Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4).
“Iya, saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Dia menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden, baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden.
“Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan karena menteri adalah pembantu presiden. Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri,” ujarnya.
Sebab, kata dia, kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden.
“Maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan,” ucapnya.
Muzani menyebut pihaknya akan memperhitungkan orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan yang dianggap memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat atau diusulkan.
Dia tak menampik pula apabila kontribusi perolehan suara partai politik akan ikut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan komposisi kabinet Prabowo-Gibran.
“Sebagai sebuah kebersamaan dalam komitmen koalisi, saya kira itu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi presiden dan wakil presiden terpilih untuk menetapkan komposisi susunan menteri, dan itu tentu saja akan dibicarakan presiden dan wakil presiden untuk membahas hal itu,” katanya.
Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya tidak membeda-bedakan latar belakang profesional ataupun politik dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
“Kami menganggap bahwa tidak ada dikotomi antara profesional dengan orang partai politik. Orang partai politik bisa juga menjadi profesional karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang yang di bidang profesi tertentu. Karena itu, sekali lagi apa yang diajukan oleh pimpinan partai politik terhadap nama-nama itu kami menganggap orang-orang itu orang yang ahli dan profesional dalam bidangnya,” tuturnya.
Meski demikian, Muzani masih enggan memberikan angka pasti terkait jumlah kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang dialokasikan untuk Partai Gerindra maupun partai politik Koalisi Indonesia Maju lainnya.
