Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai perlindungan anak dari game online bakal segera dirampungkan. Peraturan tersebut guna merespons maraknya tindak kriminalitas seperti kekerasan, pornografi, pelecehan seksual serta perundungan yang dilakukan anak-anak karena pengaruh game online.
“Progresnya sudah harmonisasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga tugas dan fungsi serta kewenangannya tidak tumpang tindih. Insya Allah tahun ini ditargetkan rampung,” kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar di Jakarta, Rabu, dilansir Antara.
Game yang mengandung kekerasan, kata Nahar, berdampak sangat buruk pada perkembangan mental dan perilaku anak dan remaja.
Menurutnya, pemerintah akan terus mengawasi konten atau game online yang mengandung kekerasan, termasuk adanya kemungkinan pemblokiran game seperti Free Fire.
“Pengaruhnya banyak dan sangat kompleks. Risiko yang dihadapi termasuk konten, perilaku, kontak fisik, perilaku konsumen. Konten-konten tidak sesuai dengan rating usia anak-anak. Ini -Free Fire- yang harusnya diperketat dan diawasi, mengingat risiko-risiko dari perkembangan perilaku yang dapat membahayakan dan mempengaruhi anak-anak,” kata Nahar.
Dampak game yang mengandung kekerasan juga dijelaskan oleh psikolog Stenny Prawitasari. Menurutnya, game tersebut berisiko memengaruhi kesehatan mental dan emosional anak.
“Game seperti Free Fire mengandung adegan kekerasan yang intens, termasuk pertempuran dan penggunaan senjata. Bermain game semacam ini secara berulang dapat membuat anak-anak mungkin menjadi kurang peka terhadap konsekuensi nyata dari tindakan kekerasan,” katanya.
