Sementara itu, Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, mengemukakan, pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk pendekatan Indonesia dalam implementasi vaksin dan strategi kesehatan masyarakat, terutama dalam mengatasi tantangan seperti DBD.
“Menurut saya, sangat penting untuk memprioritaskan vaksin berdasarkan kebutuhan kesehatan masyarakat, beban penyakit, dan sumber daya yang tersedia. Kita memiliki Program Imunisasi Nasional di Indonesia,” kata Laka Lena.
Sementara, keputusan untuk memasukkan vaksin baru ke dalam Program Imunisasi Nasional harus dipandu oleh bukti ilmiah, analisis efektivitas biaya, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan.
Agar vaksin lebih efektif, penting untuk mengarahkannya ke kelompok-kelompok yang berisiko tinggi dan daerah-daerah di mana penyakit ini sering terjadi.
“Penting juga untuk melibatkan masyarakat secara efektif. Surveilans dan pemantauan setelah vaksinasi penting dilakukan untuk menilai efektivitas vaksin, memantau efek samping, dan melacak tren penyakit, sehingga masalah apa pun dapat diatasi dengan cepat. Menggabungkan vaksinasi dengan langkah-langkah pengendalian vektor, seperti menggunakan teknik inovatif seperti wolbachia, juga penting,” katanya.
Sebagai duduk di bangku parlemen, lanjutnya, mengawasi program-program ini untuk memastikan program tersebut transparan, efisien, dan selaras dengan kepentingan kesehatan masyarakat.
Dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, dirinya mendorong kolaborasi dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah proaktif melawan demam berdarah.
