REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Dia menganggap bahwa Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah menunjukkan sikap kenegarawanannya dengan menerima putusan MK.
“Pak Anies-Muhaimin dan Pak Ganjar-Mahfud telah menyatakan menerima hasil MK sambil memberikan catatan kritis yang menunjukkan kekenegarawanan konstitusional karena MK adalah lembaga yang memutuskan final dan mengikat, namun juga menunjukkan kekenegarawanan dengan pemikiran kritis tentang masa depan Indonesia, terutama terkait sistem hukum yang harus dirumuskan, ditegakkan, dan sikap kita dalam menerima keputusan hukum,” kata Haedar di Fisipol UGM, Sleman, Selasa (23/4/2024).
Haedar melihat adanya pandangan berbeda (dissenting opinion) dari sejumlah hakim MK sebagai tanda harapan untuk perbaikan hukum Indonesia ke depan. Namun, ia menekankan bahwa demokrasi, pemilu, dan pembangunan sistem hukum memerlukan komitmen tinggi dari semua pihak.
“Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pemikiran status quo yang membuat Indonesia mengalami stagnasi. Terakhir, Muhammadiyah menghargai sikap kenegarawanan keempat pasangan capres-cawapres sekaligus memberikan harapan bagi masa depan Indonesia bersama tokoh-tokoh lain untuk membangun Indonesia bersama,” tambah Haedar.
“Setelah pemilu, semua komponen bangsa dengan beragam orientasi politik harus memulai semangat persatuan dalam keragaman, tanpa terjerumus dalam politik yang memecah belah. Semua pihak, termasuk partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus belajar dari kekurangan, kelemahan, dan problem yang dihadapi, karena kemajuan Indonesia mengharuskan kita mengoreksi kelemahan dan kekurangan yang ada,” ungkapnya. (Febrianto Adi Saputro)
