Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa kehadiran presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Rabu (24/4), melebihi pernyataan lisan yang menunjukkan arah dukungan terhadap koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu disampaikannya merespons Partai NasDem yang telah memberikan pernyataan resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran pada Kamis (25/4).
“Itu kan pernyataan lisan, kami lebih dari pernyataan lisan. Pak Prabowo, Pak Muhaimin hadir di Kantor PKB itu lebih dari pernyataan lisan,” kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Dia pun menepis bahwa PKB telah melakukan pembahasan terkait pembagian kursi menteri dengan Prabowo.
“Tidak ada, tidak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri, dan dari dulu PKB setiap koalisi juga tidak pernah membahas syarat dan bagi-bagi kursi, demikian juga Pak Prabowo ketika ke PKB enggak ada,” ucapnya.
Jazilul menyebut pertemuan Prabowo dengan Muhaimin hanya untuk menyatukan pemikiran terkait kondisi bangsa.
“Jadi hanya menyamakan kira-kira tantangannya ini kita harus bersama-sama menghadapinya kondisi ekonomi yang berat, kondisi perubahan global yang berat,” ucapnya.
Menurut dia, penyusunan komposisi kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang juga merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.
“PKB berpikir secara konstitusi saja, bahwa setelah Pak Prabowo dilantik memiliki hak preogratif untuk mengangkat menterinya, dan PKB akan menghormati hal itu untuk digunakan oleh Pak Prabowo sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, bukan untuk partai, tapi untuk rakyat,” katanya.
Dia menegaskan bahwa saat ini Prabowo belum resmi dilantik dan berstatus sebagai presiden terpilih sehingga masih terbuka tahapan pembicaraan berikutnya.
“Karena Prabowo kan presiden terpilih, ada proses, ada momentum, ada tahapan, ketika Pak Prabowo sudah dilantik beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat pembantunya mungkin di situ akan lebih clear,” kata dia.
Sebelumnya, PKB menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
“Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho (jelas mendukung Prabowo-Gibran),” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (25/4) malam.
Hal itu saat disampaikan Muhaimim saat ditanyakan terkait pertemuannya dengan Prabowo di Jakarta, Rabu (24/4).
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
