Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada 24 April 2024. Walakin, belum seminggu sejak penetapan itu, Prabowo menyatakan bahwa dirinya akan menemui sejumlah pemimpin negara di Timur Tengah. Sebelumnya dia juga melakukan kunjungan kerja ke China, Jepang, dan Malaysia usai KPU RI menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 pada 20 Maret 2024. Kunjungan yang telah maupun akan dilakukan Prabowo tersebut menandakan upayanya dalam menjaga hubungan diplomasi yang terus dijalin oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Prof. Fredy Buhama Lumban Tobing berpendapat kunjungan kerja yang telah maupun akan dilakukan Prabowo merupakan bagian dari inisiatifnya memperkenalkan diri sebagai pemimpin Indonesia periode 2024-2029 sekaligus untuk membuka pembicaraan-pembicaraan diplomatik. Kunjungan kerja ke luar negeri juga disebut sebagai upaya menunjukkan komitmen untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat, dan meredam kekhawatiran mengenai pergantian kepemimpinan di tanah air. Selain itu, kunjungan tersebut diharapkan menghasilkan balasan yang sama, yakni para pemimpin negara sahabat dapat mengunjungi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, rencana kunjungan kerja Prabowo ke Timur Tengah dianggap sebagai langkah yang baik dengan kemungkinan Jordania menjadi salah satu negara tujuannya. Raja Jordania Abdullah II sebelumnya mengucapkan selamat kepada Prabowo usai unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024. Ucapan tersebut diunggah oleh Prabowo di akun media sosial Instagram pribadinya, @prabowo, pada 12 Maret 2024. Dalam unggahan tersebut, Raja Jordania mengaku sudah lama kenal dengan Prabowo. Sementara itu, upaya-upaya menjaga hubungan diplomatik sebelum Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024 dinilai sebagai langkah strategis seiring dengan prinsip politik luar negeri nasional yang bebas aktif. Prinsip tersebut mengharuskan Indonesia untuk menjaga hubungan baik dan seimbang dengan negara-negara lain di dunia. Akan tetapi, upaya menjaga maupun membangun hubungan diplomatik tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan-kepentingan nasional. Misalnya, kepentingan ekonomi atau investasi untuk pembangunan di tanah air. Oleh sebab itu, skala prioritas juga tetap diperlukan, agar dalam menjaga hubungan diplomatik dapat berjalan seiring dengan memikirkan sejumlah solusi untuk menjawab persoalan dalam negeri. Namun, upaya menjaga hubungan diplomatik oleh Prabowo-Gibran nantinya diperkirakan baru dapat lebih leluasa dilakukan usai serah terima jabatan pada 20 Oktober mendatang. Adapun sejauh ini, kunjungan ke China, Jepang, dan Malaysia yang telah dilakukan tersebut menandakan Indonesia memprioritaskan menjaga hubungan baik dengan negara-negara Asia terlebih dahulu. Sementara itu, negara di kawasan Amerika dan Eropa belum menjadi pilihan utama dalam rangka menjaga hubungan diplomatik sebelum Prabowo-Gibran dilantik. Kunjungan ke China, Jepang, Malaysia Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman berpendapat kunjungan Prabowo ke China menunjukkan pemerintahan selanjutnya semakin mempererat hubungan diplomatik antar-kedua negara yang telah diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya. Terlebih, China merupakan mitra Indonesia sejak lama, dan saat ini merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia sehingga pemerintahan Prabowo-Gibran tidak mungkin menolak kemitraan karena negara tersebut terlalu penting untuk diabaikan atau too big to be ignored Dalam kepemimpinan Prabowo nanti, diperkirakan hubungan kemitraan dengan China akan tetap melanjutkan pemanfaatan skema investasi Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) yang berdampak banyak bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. China juga disebut tidak menuntut syarat-syarat dalam kemitraan ekonominya. Berbeda dengan Amerika Serikat yang dinilai menuntut adanya kepentingan nasional AS, seperti menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Namun, terdapat sejumlah isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni isu sengketa Laut China Selatan yang mesti diselesaikan melalui forum regional ASEAN dalam pembahasan pedoman tata perilaku atau code of conduct (CoC). Selain itu, isu intervensi politik di Myanmar, serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China di beberapa proyek tambang di Indonesia yang berdampak pada lingkungan, serta masalah penindasan masyarakat etnis Uighur yang mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia dinilai sangat sensitif, perlu diperhatikan oleh Prabowo-Gibran. Soal hubungan diplomatik dengan Jepang, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai dapat memainkan peran sebagai penyeimbang dan juru damai usai muncul rencana pembukaan kantor Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Jepang yang tidak diterima oleh China. Peran tersebut dapat dilakukan seiring dengan tetap memprioritaskan hubungan baik Indonesia dengan Jepang di bidang perekonomian. Sementara itu, hubungan diplomatik dengan Malaysia diharapkan dapat berjalan baik seperti saat ini atau tidak terdapat perubahan yang signifikan. Hubungan ekonomi yang baik antara kedua negara juga perlu dipertahankan. Akan tetapi, isu perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia tetap perlu menjadi perhatian dalam konteks hubungan Indonesia dengan Malaysia selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. Sebelumnya, Prabowo mengunjungi China pada 31 Maret hingga 2 April 2024. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri China Li Qiang, hingga Menteri Pertahanan China Admiral Dong Jun. Adapun sejumlah pembicaraan dengan China membahas komitmen perdamaian dan stabilitas kawasan, peningkatan kerja sama industri pertahanan, militer, dan ekonomi. Kemudian, mengunjungi Jepang pada 2-3 April 2024 dan menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara. Pertemuan-pertemuan itu membahas kolaborasi bidang pertahanan maupun memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang bebas dan terbuka Selanjutnya, mengunjungi Malaysia pada 3-4 April 2024 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim maupun Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin. Sejumlah hal yang dibahas adalah memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia maupun ASEAN, memperkuat pertahanan kedua negara, hingga memastikan stabilitas kawasan. Sambutan hangat oleh pemimpin-pemimpin tertinggi di negara-negara yang dikunjungi Prabowo–sebelum secara resmi ia dilantik menjadi Presiden–merupakan isyarat kuat akan berlanjutnya kerja sama yang selama ini sudah dijalin pemerintahan Presiden Jokowi. Editor: Achmad Zaenal M Copyright © ANTARA 2024
