Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo responsif dalam menanggapi aspirasi publik terkait kenaikan uang kuliah tunggal (UKT). Hal tersebut disampaikan Billy setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan pembatalan kenaikan UKT setelah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.
“Bukti bahwa Presiden Joko Widodo mendengarkan, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan cepat,” kata Billy dalam keterangannya di Jakarta.
Billy juga menyampaikan bahwa pada pagi hari, Senin, ia telah menyampaikan tujuh rekomendasi perbaikan pendidikan tinggi di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Rekomendasi ini merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak di seluruh Indonesia, termasuk aksi demonstrasi oleh mahasiswa di ITB.
Tujuh rekomendasi kebijakan perbaikan pendidikan tinggi yang disampaikan oleh Billy antara lain adalah pembatalan kenaikan UKT, pembaruan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, peningkatan anggaran pendidikan tinggi, penyediaan student loan oleh negara, penghentian Program Beasiswa KIP yang disalurkan oleh oknum tertentu, pengalokasian dana dari LPDP untuk kebutuhan pendidikan tinggi, dan penyusunan KPI dari rektor PTN BH.
Presiden merespons dengan cepat rekomendasi kebijakan tersebut, yang kemudian diikuti oleh pemanggilan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim pada hari yang sama. Setelah pertemuan tertutup dengan Presiden, Nadiem mengumumkan pembatalan kenaikan UKT untuk mahasiswa.
Billy menekankan bahwa respons Presiden menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia masih berjalan. Dia berharap bahwa selain pembatalan kenaikan UKT, enam rekomendasi lainnya juga dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia.
Artikel ini disadur dari Antara News.
