Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyoroti Government Technology (GovTech) Indonesia yang akan diperkenalkan pada Senin pagi, bukan sebagai aplikasi, tetapi sebagai integrasi layanan.
Anas menegaskan bahwa hal tersebut sebagai respons terhadap peluncuran GovTech yang direncanakan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.
“Saat ini, kami sedang mendorong integrasi layanan dari berbagai kementerian/lembaga yang saat ini masih memiliki aplikasi sendiri. Presiden telah memerintahkan ini. Targetnya adalah September/Oktober ini, sebagian sudah mulai berintegrasi,” jelas Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang secara bertahap menggabungkan tujuh layanan dari kementerian/lembaga ke dalam GovTech; antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PANRB.
“Kami masih dalam proses bertahap. Dari tujuh layanan tersebut, kami terus bekerja keras, salah satunya adalah di Kemenkes yang sedang berusaha untuk mengintegrasikan layanan ke dalam Satu Sehat,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa platform SmartASN, platform kolaboratif berbasis digital yang membantu pengelolaan dan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), juga sedang diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia.
“SmartASN saat ini sedang diuji coba oleh lebih dari 5.000 ASN. Jadi, banyak aplikasi terkait ASN yang akan diintegrasikan ke dalam satu portal,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kementerian/lembaga tersebut tidak diizinkan untuk membuat aplikasi baru, kecuali untuk mengintegrasikannya.
“Pemerintah akan melakukan peluncuran tahap demi tahap. Besok akan berbicara tentang GovTech-nya, teknologi pemerintahan-nya, dan kami akan mengumumkan Indeks SPBE untuk semua kabupaten/kota dan semua kementerian/lembaga, untuk mengukur tingkat digitalisasi di setiap wilayah dan instansi pemerintah,” katanya.
Penulis: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Hak cipta © ANTARA 2024
