Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (27/5) menjadi sorotan, mulai dari Ketum PBNU minta pengurus baru PP GP Ansor belajar dari Jokowi hingga Wapres pimpin rapat pleno BP3OKP bahas DOB hingga pembangunan Papua.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Ketum PBNU minta pengurus baru PP GP Ansor belajar dari Jokowi
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf meminta kepada pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Masa Khidmah 2024-2029 yang baru dilantik untuk belajar dari Presiden Joko Widodo.
Dia mengatakan Jokowi telah membawa Indonesia masuk ke dalam dekade investasi strategis untuk masa depan. Menurutnya orang nomor satu di Republik Indonesia itu telah meletakkan dasar-dasar yang sangat penting untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Saya sangat berbesar hati yang menaruh harapan kepada saudara semua, saya yakin GP Ansor dan Banser berjuang bersama,” kata Gus Yahya saat kegiatan Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta, Senin.
2. Erick Thohir ajak pemilik Burj Khalifa temui Prabowo di Jakarta
Menteri BUMN Erick Thohir mengajak Mohamed Ali Rashed Alabbar, pengusaha Uni Emirat Arab sekaligus pemilik gedung pencakar langit tertinggi dunia Burj Khalifa, bertemu Presiden Terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Jakarta, Senin.
Erick tiba di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, bersama Alabbar, kemudian keduanya disambut oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto.
Erick dan Alabbar kemudian lanjut masuk ke ruang kerja Prabowo, dan ketiganya berdiskusi selama kurang lebih satu jam.
3. Eks Hakim MK sebut nuraninya terusik dengan karut-marut pemilu
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menyebut bahwa hati nuraninya merasa terusik dengan karut-marutnya penyelenggaraan pemilu sehingga hadir dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2024 untuk memberikan pendapat sebagai ahli.
Pernyataan itu dia sampaikan dalam sidang pembuktian untuk perkara 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin. Berlaku sebagai pihak pemohon adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan sebagai pihak termohon adalah KPU.
“Pada awalnya, ahli tidak berpotensi untuk menilai perkara konkret. Namun, berdasarkan informasi dari berbagai media tentang karut-marut penyelenggaraan pemilihan kali ini, nurani ahli sebagai mantan penyelengara dan mantan pengadil terusik untuk memberikan pendapat,” kata Aswanto yang hadir sebagai ahli untuk PAN.
4. APHA: Perlu “political will” untuk tuntaskan masalah masyarakat adat
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Hirmansyah memandang perlu political will atau kemauan politik untuk menuntaskan permasalahan masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia.
“Harus menggedor political will terlebih dahulu supaya persoalan masyarakat hukum adat bisa tuntas,” kata Hirmansyah saat ditemui di kafe kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin.
Hirmansyah menegaskan bahwa kemauan politik pemerintah sangat perlu untuk melahirkan instrumen seperti undang-undang ataupun lembaga yang khusus menuntaskan soal masyarakat hukum adat.
5. Wapres pimpin rapat pleno BP3OKP bahas DOB hingga pembangunan Papua
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memimpin rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Jakarta, Senin.
Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah isu, di antaranya tindak lanjut pembentukan empat daerah otonom baru (DOB) Papua, penyelesaian masalah beasiswa Siswa Unggul Papua, dan keberlanjutan pembangunan Papua di masa pemerintahan mendatang.
Wapres sebagaimana keterangan dari Biro Pers Sekretariat Wapres mengingatkan bahwa kehadiran BP3OKP sebagai komitmen pemerintah dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Papua.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
