Banda Aceh – Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof Marwan, berharap calon pemimpin, khususnya Gubernur Aceh, di masa depan memiliki daya tawar yang tinggi di tingkat nasional agar program-program yang dijalankan dapat optimal.
“Daya tawar Aceh dengan Pemerintah Pusat masih kurang. Aceh membutuhkan pemimpin dengan nilai tawar yang lebih baik,” ujar Prof Marwan di Banda Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Marwan saat membuka diskusi ilmiah mengenai figur Gubernur Aceh pada Pilkada serentak 2024 dengan tema ‘Perspektif civitas akademika Universitas Syiah Kuala’. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Fisip USK.
Prof Marwan menyoroti masalah revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang belum mengalami kemajuan karena kurangnya daya tawar Aceh terhadap Pusat. DPR Aceh telah meminta masukan dari USK Banda Aceh terkait revisi UUPA tersebut, namun sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan.
“Kita sudah memberikan masukan terkait revisi UUPA, namun belum ada tindak lanjut lebih lanjut. Oleh karena itu, Aceh membutuhkan pemimpin dengan nilai tawar agar implementasi UUPA lebih optimal,” jelasnya.
Baleg DPR RI telah menyetujui rencana revisi UUPA dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2023. Namun, Aceh masih perlu melakukan kajian khusus terkait hal tersebut.
Prof Marwan juga menekankan perlunya nilai tawar dari Gubernur Aceh di masa depan untuk meningkatkan pembangunan sehingga banyak program pemerintah pusat dapat diimplementasikan di Aceh.
Meskipun demikian, Prof Marwan enggan menyebutkan tokoh Aceh mana yang saat ini dinilai memiliki nilai tawar yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat.
“Ini perlu ada ke depan, agar bisa memberikan manfaat bagi Aceh seperti pembangunan jalan tol dan program-program lainnya,” tambah Prof Marwan.
Antropolog: Animo masyarakat memilih pemimpin Aceh mulai menghilang
ICMI sarankan 10 kriteria calon Gubernur Aceh dari sisi islam dan adat
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
