Rabu, 3 Juli 2024 – 09:26 WIB
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa sistem digitalisasi yang telah disediakan di Pelabuhan saat ini tidak secara otomatis dapat menghilangkan praktik pungutan liar (pungli). Namun, sistem digitalisasi tetap dipercepat untuk implementasi di Pelabuhan.
Baca Juga :
KPK Sita Rp22 Miliar Terkait Kasus Korupsi Eks Bupati Langkat
“Jika masih ada pungli, apakah sistem tersebut berjalan? Ya, masih. Sistem dibuat oleh manusia. Semua sistem di dunia jika dijalankan oleh manusia, kita tidak dapat mengendalikannya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan di KPK, dikutip pada Rabu, 3 Juli 2024.
Ilustrasi bongkar muat di pelabuhan.
- ANTARA FOTO/Dewi Fajriani
Baca Juga :
Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, KPK Sebut Kerugian Negaranya Capai Rp36 Miliar
Ia menjelaskan bahwa kebebasan dari pungli di pelabuhan bukanlah indikator keberhasilan dari sistem pencegahan korupsi di pelabuhan. Sebaliknya, melalui digitalisasi layanan birokrasi dapat dipersingkat.
Pahala menjelaskan bahwa setelah adopsi sistem digital, indeks logistik Indonesia mengalami penurunan. Angka ini menjadi contoh berhasilnya efisiensi tata kelola di pelabuhan melalui digitalisasi.
Baca Juga :
Peminat Capim dan Dewas KPK Sepi, Juru Bicara: Tunggu Saja, Masih Banyak Waktu
“Bank dunia menyatakan bahwa biaya logistik kita sebesar 24%. 24% untuk perjalanan dari satu ujung ke ujung lainnya, dari gudang ke gudang. Sekarang tinggal 12-13%. Kami telah menantang bank dunia untuk melakukan survei, dan kami dengan senang hati menerima survei agar teman-teman terapresiasi,” kata Pahala.
“Bukan hanya teman-teman yang bekerja di BUMN atau pemerintah, tetapi pihak swasta yang baik juga perlu diapresiasi. Mereka patuh pada sistem. Mereka sendiri yang merasakan jika biaya logistik Indonesia berkurang menjadi 12-13%, lihat saja indeks logistik kita seperti apa. Jika meningkat, itu berarti efisiensi telah terjadi,” lanjutnya.
Pahala menyebut bahwa sistem digitalisasi tidak akan sepenuhnya menghilangkan praktik korupsi di Indonesia. Namun, sistem ini mampu mempersingkat layanan birokrasi yang rumit dan membatasi ruang bagi kongkalikong di antara pemangku kepentingan.
“Pencegahan korupsi adalah seperti itu. Jika masih bergantung pada manusia lebih dari sistem, yang cepat bisa menjadi lambat dan yang lambat bisa menjadi cepat,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Pahala menyebut bahwa sistem digitalisasi tidak akan sepenuhnya menghilangkan praktik korupsi di Indonesia. Namun, sistem ini mampu mempersingkat layanan birokrasi yang rumit dan membatasi ruang bagi kongkalikong di antara pemangku kepentingan.
