Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng organisasi think tank, Koso Nippon untuk memperkenalkan Review Program ke daerah-daerah di Indonesia. Sekretaris BSKDN Noudy R P Tendean mengatakan kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah daerah (pemda).
“Program ini menjadi alternatif dari sekian alternatif evaluasi kebijakan yang ada secara formal legal yang ada pemerintahan kita karena hal ini melibatkan masyarakat yang sudah didesain dengan bagus,” kata Noudy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kolaborasi dengan Koso Nippon merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Secara spesifik, dia juga menjelaskan Review Program merupakan metode baru dalam melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh pemda dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai penerima program.
“Hasil evaluasinya nanti dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja pemerintah pada tahun selanjutnya,” ujarnya. Selain itu, Noudy menilai Review Program membuat masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan.
“Pada dasarnya program ini berfokus untuk meninjau capaian riil program khususnya terkait sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan,” ujarnya. Oleh karena itu, menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi program akan meningkatkan kualitas penerapan program-program di tahun-tahun berikutnya.
“Review Program sudah berhasil dilaksanakan di Jepang, praktik baik ini bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia karena memang kita sepakat bahwa seluruh program pemerintah itu adalah untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, perwakilan dari Koso Nippon, Itada Taki menjelaskan Review Program telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia meliputi Kabupaten Bantul, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sinjai. Ia berharap ke depan penerapan Review Program di Indonesia akan semakin luas.
Dia mengatakan dalam rangka memperluas penerapan Review Program di Indonesia, pihaknya juga berencana mengajak pihak BSKDN untuk melakukan kunjungan ke Jepang guna mempelajari langsung penerapan Review Program di negara tersebut.
“Saya berharap nantinya Review Program ini juga dapat diterapkan secara nasional di Indonesia, untuk itu kita akan belajar langsung penerapannya di Jepang untuk mempelajari evaluasi program yang melibatkan masyarakat ini,” pungkas Taki.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
