Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan pembentukan Instruksi Presiden (Inpres) terkait air minum yang diusulkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Disetujui oleh Bapak Presiden untuk dibentuk Inpres (Instruksi Presiden) air minum,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat terkait Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (23/10/2023).
Suharso menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, target pemasangan air minum di perumahan adalah 10 juta sambungan rumah. Namun, hingga 2023, baru tersambung sebanyak 3,8 juta rumah.
“Nah gap yang hampir 6,2 juta lah kita mau coba atasi pada tahun depan tanpa harus membangun air baku karena kebetulan sumber airnya kita sudah punya,” kata Suharso.
Dia menyebut, saat ini Indonesia memiliki idle capacity sekitar 38 ribu liter yang dapat disambungkan ke lebih dari tiga juta sambungan rumah di seluruh Indonesia. Meski demikian, Jokowi menginstruksikan, agar yang mendapatkan sambungan tersebut diprioritaskan bagi rumah yang berada di daerah dengan tingkat stunting tinggi.
“Terutama yang membutuhkan intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik. Arahan Presiden adalah sasaran rumah yang mendapatkan ini adalah di daerah, termasuk daerah yang tingkat stunting-nya tinggi,” kata Suharso.
Dia menambahkan, target pemasangan air minum dalam RPJMN 2019-2024 yakni mencapai 10 juta sambungan rumah. Namun hingga 2023, jumlah sambungan air bersih ke rumah-rumah baru mencapai 3,8 juta. Sehingga masih tersisa gap pembangunan sambungan air bersih sekitar 6,2 juta.
“Gap ini kita mau coba atasi pada tahun depan tanpa harus membangun air baku, karena kebetulan sumber airnya kita sudah punya. Kita masih punya idle capacity sekitar 38 ribu liter dan ini bisa disambungkan lebih tiga juta sambungan rumah di seluruh Indonesia,” jelas Suharso.
Dia pun memerinci penggunaan anggaran tersebut yakni sebesar Rp 16 triliun untuk pembangunan sekitar tiga juta sambungan air bersih ke rumah dan Rp 1,2 triliun untuk penyediaan air baku. Menurut Suharso, lambatnya pembangunan saluran air bersih tersebut selama ini terkendala oleh kemampuan pendanaan di daerah.
