25.1 C
Jakarta
Tuesday, November 5, 2024
HomeBeritaGanjar-Mahfud Ditawarkan sebagai Jaminan Hukum Baru yang Menguntungkan Bagi Investor

Ganjar-Mahfud Ditawarkan sebagai Jaminan Hukum Baru yang Menguntungkan Bagi Investor

Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menilai pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan membawa angin segar bagi para investor. Apabila mereka memenangkan Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud diyakini mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi di Indonesia.

Emrus secara khusus menyoroti rekam jejak Mahfud di bidang hukum. Sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan saat ini menjabat Menko Polhukam, menurutnya Mahfud memiliki kapabilitas untuk mengatasi persoalan yang selama ini menjadi kendala dalam investasi, seperti sistem perizinan yang rumit dan pemerasan oleh pejabat korup.

“Jika melihat rekam jejaknya, jelas dia akan melakukannya. Dia adalah sosok yang kuat dalam penegakan hukum. Saya menyarankan kepada investor untuk masuk ke Indonesia jika Ganjar-Mahfud terpilih. Ini adalah kesempatan bagi pengusaha,” ujar Emrus di Jakarta seperti dikutip pada Jumat (27/10/2023).

Emrus juga menyebut bahwa ia mendengar banyak keluhan pengusaha terkait sulitnya perizinan yang diperjualbelikan. Di sisi lain, Ganjar-Mahfud secara berulang kali menyinggung kendala investasi akibat perilaku pejabat korup yang memperjualbelikan izin usaha.

“Maka dari itu, para pengusaha sebaiknya mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena di bawah kepemimpinan mereka akan ada kepastian hukum. Tidak ada lagi alasan untuk memperjualbelikan hukum,” ujar Emrus.

Emrus menegaskan bahwa hukum yang tegas sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan aliran investasi. Rekam jejak Mahfud yang gemilang di bidang hukum bisa menjadi keunggulan pasangan yang diusung PDIP ini dalam program rancangan investasi 2024-2029 yang akan ditawarkan kepada pemilih.

“Kita agak tertinggal karena kepastian hukum kita masih kurang. Mahfud adalah angin segar yang bisa memperbaiki situasi ini. Ganjar sebagai presiden nanti bisa memberikan kewenangan kepada wakil presiden untuk menangani bidang Kemenkumham, Menko Polhukam, kepolisian, dan KPK,” tambah Emrus.

Esther Sri Astuti, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengakui bahwa para investor membutuhkan kepastian hukum. Mengutip data indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business), menurutnya masih ada ketidakpastian dalam berbisnis di Indonesia.

“Mereka masih menunggu. Mereka khawatir investasinya saat ini. Namun, mereka khawatir kebijakan akan berubah di masa depan sehingga merugikan bisnis mereka,” ungkap Esther.

Esther berpendapat bahwa Mahfud adalah sosok yang dianggap bisa memberikan kepastian hukum di bidang investasi. Ia berharap Mahfud segera membuat perencanaan nasional yang berorientasi pada kepentingan investasi dan sejalan dengan kebutuhan publik.

BERITA TERBARU
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER