Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyoroti masalah penegakan hukum di Indonesia yang masih bermasalah di lapisan atas dan bawah. Di lapisan atas, kata dia, korupsi dan kolusi masih sering terjadi, terutama dalam pembuatan undang-undang. Menurutnya, di lembaga legislatif, banyak terjadi korupsi dalam pembuatan undang-undang, di mana terjadi kolusi dengan pengusaha-pengusaha hitam agar pasal-pasal tertentu dimasukkan ke dalam UU dan pasal-pasal lain dibuang bahkan dicoret. Selain itu, peraturan yang sering berubah membuat pelaku usaha kesulitan untuk berinvestasi di Indonesia.
Di tingkat bawah, sebagian masyarakat masih mengalami perampasan tanah atau sertifikat tanahnya beralih kepada orang lain. Untuk itu, Mahfud mengatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu supaya investor merasa nyaman, dan dunia usaha tidak dibingungkan dengan kebijakan yang tidak konsisten.
Di sisi lain, Mahfud juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki keadilan restoratif yang bersumber dari budaya Pancasila, yang membuat masyarakat cenderung bisa menyelesaikan konflik tanpa perlu melibatkan pengadilan. Menurutnya, pihaknya akan terus mengembangkan keadilan restoratif agar hukum di Indonesia tidak digunakan sebagai alat untuk mengalahkan orang lain.
Artikel ini merupakan laporan dari Antara.
