REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jurkam duet Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), Aryo Seno Bagaskoro yakin pasangannya akan tampil memukau pada debat perdana Pilpres 2024. Seno mengatakan, tema debat perdana merupakan hal yang akrab bagi Ganjar-Mahfud.
“Ikhtiar Pak Ganjar serta Pak MMD yaitu semangat supremasi hukum ending yang akan memperkuat supremasi sipil,” kata Seno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/12).
Debat perdana pasangan calon presiden-wakil presiden akan diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Desember 2023. Tema yang disepakati adalah hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, antikorupsi, dan penguatan demokrasi.
Seno mengatakan, semangat memperkuat supremasi hukum dan sipil akan menjadi fokus utama Ganjar-Mahfud dalam debat tersebut. “Dalam perspektif tersebut, penegakan HAM adalah bagian integral dari upaya paling dasar melaksanakannya,” ucap politikus muda PDIP tersebut.
Menurut Seno, Ganjar-Mahfud akan menekankan pentingnya penguatan demokrasi dalam aspek kebebasan pers, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil. Tak kalah penting, paslon nomor urut 2 juga akan menguatkan sistem perlindungan bagi pelapor kasus hukum. Situasi HAM di Indonesia sempat dibahas oleh Ganjar saat menjadi pembicara dalam dialog terbuka bertajuk ‘Muhammadiyah Bersama Capres-Cawapres’ di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023). Ganjar menyebut bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menegakkan HAM. Menurutnya, penegakan HAM di Indonesia belum maksimal.
“Dalam dokumen visi-misi mereka, Ganjar-Mahfud menegaskan komitmen untuk menghormati dan melindungi HAM semua kelompok masyarakat. Upaya itu bakal diiringi dengan penyesuaian regulasi yangmemperhatikan perkembangan zaman. Kasus pelanggaran HAM juga bakal diupayakan untuk dituntaskan secara berkeadilan,” tegasnya.
Menurut Ganjar, HAM tidak hanya terbatas pada kasus kekerasan, kriminalisasi, dan pelanggaran kebebasan berpendapat saja. Banyak aspek HAM yang sering luput dari perhatian pemerintah. “Inklusivitas kita seringkali terlupa. Disabilitas, jaminan sosial kesehatan bagi ODGJ, dan juga masalah kesehatan mental pada anak muda. Semua hal ini adalah bagian dari HAM yang kita bidik,” ungkap Ganjar.
