Minggu, 15 September 2024 – 20:25 WIB
Jakarta, VIVA – Harga tiket pesawat di Indonesia masih menjadi sorotan masyarakat yang merasa terbebani oleh biaya transportasi udara yang semakin tinggi. Sebagai negara kepulauan, transportasi udara memainkan peran vital dalam mendukung mobilitas antarwilayah. Konektivitas yang baik melalui udara diyakini dapat memperkuat ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya di Tanah Air.
Baca Juga :
Harga Emas Hari Ini 14 September 2024: Produk Antam Meroket Tembus Rekor Tertinggi
Transportasi udara seringkali menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia karena menawarkan kecepatan dan efisiensi dalam pergerakan antar daerah. Namun, lonjakan harga tiket pesawat menjadi salah satu isu utama yang dikeluhkan oleh publik. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG), Widya Leksmanawati Habibie, menyatakan bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan harga tiket pesawat yang dinilai terlalu tinggi. Scroll lebih lanjut ya.
“HIPPG pun menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memahami persoalan tingginya harga tiket transportasi Indonesia. FGD ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan transportasi udara di Indonesia,” ujar Widya, dikutip Minggu, 15 September 2024.
Baca Juga :
Kapan Pembatasan BBM Subsidi Diberlakukan? Menteri Bahlil Ungkap Kabar Terbaru
Dalam FGD tersebut, hadir beberapa pemimpin penting dari industri penerbangan, seperti Presiden Direktur Lion Group, Captain Daniel Putut Kuncoro Adi, Head of Indonesia Affairs and Policy AirAsia Indonesia Eddy Krismeidi Soemawilaga, VP Aviasi Fuel Business Pertamina Patra Niaga Yosep Iswadi, serta pakar transportasi dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca Juga :
Jokowi Larang Menteri Buat Kebijakan Ekstrem yang Merugikan Masyarakat
Dari FGD tersebut, disimpulkan bahwa harga tiket pesawat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari harga avtur hingga kebijakan pemerintah yang berkontribusi terhadap ekonomi biaya tinggi dalam industri penerbangan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesawat di Indonesia:
1. Pajak
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap harga avtur serta PPN pada pembelian tiket pesawat menambah beban bagi konsumen.
2. Passenger Service Charge (PSC)
Biaya layanan penumpang yang dipungut oleh pengelola bandara (PSC) turut menjadi faktor. Tarif PSC di bandara-bandara Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
3. Bea Masuk Suku Cadang Pesawat
Tingginya bea masuk untuk suku cadang pesawat juga turut berkontribusi pada meningkatnya biaya operasional maskapai yang kemudian dibebankan kepada konsumen.
4. Regulasi yang Kompleks
Beberapa peraturan dinilai membuat pengelolaan penerbangan kurang efisien, termasuk penetapan harga tiket yang hanya berdasarkan jarak terbang tanpa memperhitungkan waktu terbang.
5. Sistem Navigasi
Sistem navigasi bandara juga memengaruhi biaya operasional penerbangan yang pada akhirnya berdampak pada harga tiket.
6. Banyaknya Pungutan
Data dari INACA menunjukkan bahwa berbagai pungutan oleh pemerintah dapat mencapai 30% dari total harga tiket yang dibayarkan oleh penumpang.
7. Kurangnya Rencana Penerbangan Jangka Panjang
Pemerintah dinilai belum memiliki rencana jangka panjang yang jelas terkait pengembangan industri penerbangan. Diperlukan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) yang melibatkan kementerian, industri penerbangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan penerbangan sebagai proyek strategis nasional.
8. Komunikasi Publik yang Kurang Efektif
Selain itu, dibutuhkan strategi komunikasi publik yang baik agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat mengenai kebijakan harga tiket, sehingga tidak terpengaruh oleh opini-opini yang tidak didukung data.
“Sebagai tindak lanjut dari FGD ini, HIPPG akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk dapat melakukan review terhadap kebijakan yang terkait dengan harga tiket pesawat di Indonesia untuk membuat transportasi udara menjadi lebih efisien dan harganya dapat lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Widya Leksmanawati Habibie dalam penutup diskusi.
Halaman Selanjutnya
1. Pajak
