Aktivis Buruh Migran Berharap Prabowo Memilih Individu yang Berpengalaman Sebagai Kepala BP2MI

Rabu, 18 September 2024 – 05:45 WIB

Jakarta, VIVA – Mendekati pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran pada 20 Oktober mendatang, sudah beredar nama-nama yang diprediksi akan mengisi sejumlah posisi di kabinet yang akan datang.

Ketua Umum Persatuan Buruh Migran Indonesia Bobby Anwar Ma’arif menyoroti sosok yang akan menjabat sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dipilih oleh Prabowo Subianto. Dia berharap Presiden terpilih memilih seseorang yang paham akan permasalahan dan nasib buruh migran.

“Sebagai seorang aktivis, tentu saja saya menginginkan agar pejabat yang menjabat sebagai kepala BP2MI adalah seseorang yang benar-benar memahami dengan baik segala permasalahan yang dihadapi PMI. Karena hal itu menjadi modal utama dalam mengatasi kerumitan dalam hal perlindungan,” kata Bobby dalam keterangannya, dikutip pada Rabu, 18 September 2024.

Bobby yang juga pernah menjabat sebagai sekretaris Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkap nama-nama yang menurutnya layak dipertimbangkan untuk menjadi kepala BP2MI.

Di antaranya adalah Wahyu Susilo yang merupakan Direktur Eksekutif Migrant care. Dan salah satu Staff Asean Australian Counter Trafficking (AACT).

“Kemudian dari unsur relawan yang mendukung Prabowo-Gibran saat pilpres kemarin, kami mendengar ada Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar, aktivis 98 yang memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli di LPSK yang pada waktu itu banyak menangani kasus-kasus buruh Migran,” kata Bobby.

Bobby menyatakan, jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, kepala BP2MI selalu berasal dari Tim Sukses Presiden terpilih yang berlatar belakang sebagai aktivis. Beberapa di antaranya adalah Jumhur, Nusron, dan yang terakhir Benny Rhamdani.

“Jadi sepertinya Prabowo juga akan lebih memilih orang yang turut berjuang untuk memenangkannya, yang juga merupakan aktivis dalam hal ini, tentu saja Mardiansyah sebagai Ketua Umum Rampai Nusantara memiliki peluang yang lebih besar daripada yang lain,” kata Bobby.

Selain itu, Bobby juga mengungkapkan kriteria calon kepala badan yang fokus pada pelindungan pekerja migran Indonesia, mulai dari memiliki hubungan dekat dengan presiden hingga menjadi aktivis atau pengamat buruh migran. Kemudian, calon Kepala Badan juga harus memiliki hubungan yang baik dengan kepolisian.

“Hal ini penting karena salah satu bentuk perlindungan PMI adalah perlindungan hukum, sehingga memiliki hubungan yang baik dengan aparat penegak hukum menjadi penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” kata Bobby.

“Ketiga dekat dengan organisasi buruh migran. Ini juga penting karena tanpa bantuan mereka, badan pemerintah akan kesulitan dalam melaksanakan perlindungan PMI dan orang yang memiliki latar belakang sebagai aktivis tentu memiliki hubungan yang baik dengan organisasi buruh migran,” tutupnya.