Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Vishnu Juwono, menegaskan pentingnya Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas terhadap para koruptor. Menurutnya, Presiden tidak seharusnya memberi toleransi kepada koruptor dan kroninya yang telah menyalahgunakan kepercayaan negara. Vishnu mengungkapkan hal ini dalam pernyataannya pada Senin, 23 Desember 2024.
Menyikapi kondisi koruptor, terutama pejabat tinggi negara dan pengusaha besar, Vishnu menegaskan bahwa mereka harus dipertanggungjawabkan atas kerugian yang telah mereka timbulkan pada negara dan masyarakat. Hal ini juga terkait dengan pidato Presiden Prabowo di Mesir pada tanggal 13 Desember 2024, di mana Presiden menyatakan keinginan untuk mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi dengan cepat dan sebesar-besarnya.
Vishnu menekankan pentingnya pendekatan yang tegas terhadap upaya pemberantasan korupsi, seperti contoh kasus penanganan korupsi di Korea Selatan yang berdampak pada mantan presiden negara tersebut. Dengan penunjukkan komisioner baru di KPK dan dorongan dari Presiden Prabowo, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.
Presiden Prabowo sebagai pemegang otoritas tertinggi di negara ini memiliki tanggung jawab untuk mendorong aparat penegak hukum berkolaborasi dengan KPK dalam menindak tegas kasus korupsi, terutama yang melibatkan elit politik dan pengusaha besar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia serta memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dalam proses penegakan hukum.
