Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, memberikan komentar mengenai rencana pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak 2024. Menurutnya, penjadwalan pelantikan tersebut akan bergantung pada petunjuk dari Presiden RI Prabowo Subianto dan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Bima Arya menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah dalam menjadwalkan pelantikan kepala daerah, meskipun menyadari adanya gugatan yang diajukan ke MK terkait hasil Pilkada serentak tersebut. Sebelumnya, MK telah menerima total 277 gugatan terkait Pilkada 2024, termasuk gugatan terhadap hasil Pilkada di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Semua keputusan terkait penjadwalan pelantikan kepala daerah akan dipertimbangkan dengan seksama oleh pihak terkait, termasuk Presiden dan MK untuk memastikan keserentakan dan keadilan dalam proses tersebut.
