Pengumuman dari Komisi Yudisial (KY) mengejutkan banyak pihak, dimana mereka menyatakan tidak akan menggelar seleksi calon Hakim Agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA) untuk tahun 2025. Keputusan ini diambil demi mengikuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait hemat anggaran. Ada 16 kekosongan Hakim Agung di MA dan permintaan untuk 3 hakim ad hoc HAM. Namun, KY mengkonfirmasi bahwa seleksi untuk mengisi kekosongan tersebut tidak akan dilakukan karena efisiensi anggaran yang memengaruhi pelaksanaan tugas. Meskipun KY masih berupaya mendapatkan penambahan anggaran untuk proses seleksi tersebut, namun anggaran sebesar Rp 5 miliar dibutuhkan untuk melaksanakan seleksi calon Hakim Agung dan hakim ad hoc. Presiden juga telah memutuskan memangkas anggaran beberapa Kementerian dan lembaga, termasuk KY, sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sudah mengeluarkan daftar KL yang harus dipangkas anggarannya. Semua ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh KY dalam menjalankan tugasnya.
