Revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus berlangsung di DPR RI. Anggota Komisi I, TB Hasanuddin, mengatakan bahwa sekitar 40 persen dari 92 daftar masalah inventaris (DIM) sudah diselesaikan. Rapat panitia kerja lanjutan digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat, dengan fokus pembahasan usia pensiun anggota TNI. Hasanuddin menegaskan bahwa pembahasan mengenai pensiun dini akan dilakukan bersama Dirjen Anggaran untuk memastikan kesiapan anggaran terkait usia pensiun anggota TNI. Revisi RUU TNI menjadi prioritas DPR, dengan harapan selesai sebelum Lebaran 2025. Utut Adianto, Ketua Komisi I DPR, optimis bahwa pembahasan revisi UU TNI telah berjalan baik dan berharap dapat selesai tepat waktu. Dengan demikian, perubahan aturan terkait TNI dapat segera disahkan untuk mengoptimalkan kinerja dan pembinaan anggota TNI.
