Trust Indonesia mendesak Dewan Pers dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap maraknya media ‘abal-abal’ yang sering kali digunakan sebagai alat pemerasan dan premanisme. Menurut analis media Trust Indonesia, Abdul Jalil, kelambanan media yang tidak memiliki verifikasi resmi dari Dewan Pers menyebabkan kegelisahan bagi pengusaha yang berniat untuk berinvestasi di suatu daerah.
Dalam hasil riset, kajian, dan observasi yang dilakukan selama dan setelah pilkada, banyak pengusaha dan calon kepala daerah yang mengaku menjadi korban pemerasan oleh oknum media abal-abal. Situasi ini telah mengganggu kenyamanan mereka dalam beraktivitas. Abdul Jalil menegaskan bahwa prinsip kebebasan pers harus dijunjung tinggi demi tegaknya demokrasi dan hak-hak masyarakat, namun hal ini tidak boleh dimanfaatkan oleh media abal-abal yang beroperasi dengan cara yang tidak etis.
Ia juga menyoroti kasus penangkapan Direktur Pemberitaan Jak-TV terkait skandal impor gula sebagai momentum yang harus dimanfaatkan untuk menguatkan komitmen terhadap kebebasan pers yang benar dan bertanggung jawab. Dewan Pers berencana untuk memeriksa Tian Bahtiar terkait kasus dugaan perintangan penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal ini diharapkan dapat membawa transparansi dan kebenaran ke dalam dunia jurnalistik.
