Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer terus menjadi sorotan publik. Kebijakan ini banyak mendapat kritik karena dianggap bukan sebagai solusi akhir yang tepat. Praktisi hukum, Agung Wahyu Ashari, menegaskan bahwa langkah Dedi Mulyadi tersebut dapat memicu gangguan psikologis pada anak-anak. Menurutnya, mencap anak sebagai nakal tanpa memberikan fasilitas konseling kepada orang tua adalah langkah yang keliru. Agung juga menyoroti pentingnya memberikan pendidikan karakter dengan pendekatan yang ramah terhadap anak, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Meskipun mengapresiasi upaya Dedi Mulyadi dalam membina siswa bermasalah, Agung berharap agar sanksi yang diberikan lebih mengedepankan hak-hak anak dan perlindungan yang layak sesuai konstitusi dan undang-undang perlindungan anak. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Dedi Mulyadi dalam melaksanakan pendidikan karakter di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Program ini ditujukan untuk siswa yang sulit dibina atau terlibat dalam perilaku negatif seperti pergaulan bebas atau tindakan kriminal. Selama periode enam bulan, siswa akan dibina di barak militer tanpa mengikuti sekolah formal. TNI bertanggung jawab menjemput siswa untuk membina karakter dan perilaku mereka.
