Menteri Kesehatan, Budi menyampaikan perhatiannya terhadap hambatan hukum yang membuat dokter umum enggan melakukan tindakan darurat, termasuk operasi caesar. Mereka merasa khawatir akan dianggap melanggar aturan karena dianggap kurang memiliki keahlian spesialis. Padahal, dalam situasi darurat, respons cepat sangat penting untuk menyelamatkan nyawa pasien. Budi mencatat bahwa dokter umum mengeluhkan bahwa mereka tidak diizinkan secara hukum untuk melakukan tindakan tersebut karena dianggap kurang kompeten karena kurangnya pelatihan. Sehingga, kejadian yang menimpa ibu hamil yang menyebabkan kematian bisa terjadi di beberapa daerah.
Demi mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berencana merancang regulasi yang memungkinkan dokter umum untuk menerima pelatihan resmi agar bisa melakukan tindakan penyelamatan nyawa secara legal. Pelatihan ini tidak berlaku untuk semua jenis operasi, namun hanya untuk beberapa prosedur tertentu dalam situasi darurat. Menurut Budi, regulasi ini akan dibuat agar proses pelatihan dilakukan secara resmi dan tidak sembarangan. Mereka akan menerima pelatihan formal sebelum diijinkan untuk melakukan tindakan tersebut.
Budi menjelaskan bahwa pelatihan ini merujuk pada konsep task-shifting atau pengalihan tugas medis dari tenaga spesialis ke tenaga medis non-spesialis yang sudah terlatih, sebagaimana yang direkomendasikan oleh WHO. Konsep ini sebenarnya pernah diterapkan di Indonesia di masa lalu. Menkes Budi menegaskan bahwa dokter umum bukanlah orang bodoh dan mereka akan diberikan pelatihan yang sesuai untuk melakukan operasi caesar dalam situasi darurat.
Mengapa Dokter Umum Dilatih untuk Operasi Caesar Darurat
