ORASKI Menolak Usulan Penurunan Potongan Komisi untuk Pengemudi Transportasi Online
Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menegaskan penolakannya terhadap usulan penurunan potongan komisi untuk pengemudi transportasi online dari 20 persen menjadi 10 persen. Menurut Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, kebijakan tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem transportasi digital yang telah stabil. Fahmi juga menyatakan bahwa berkurangnya potongan aplikasi tidak akan memberikan manfaat bagi pengemudi online, karena hal tersebut bisa menyebabkan kenaikan tarif untuk konsumen dan berdampak pada pendapatan pengemudi.
Fahmi menilai bahwa perubahan potongan komisi seperti ini bisa berdampak buruk pada ekosistem transportasi online yang sudah terbentuk dengan baik. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada memberikan insentif nyata daripada mengubah struktur komisi yang sedang berjalan. Fahmi juga mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi dan perlindungan bagi bisnis transportasi online dengan menghapus PPN dan PPH dalam pembelian unit, memberikan potongan pajak sparepart, dan bantuan edukasi untuk para pengemudi.
Usulan penurunan komisi ini sebelumnya diajukan oleh Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Adian Napitupulu, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi online. BAM akan membawa wacana tersebut ke beberapa komisi terkait, seperti Kemnaker, Kemenhub, Kementerian UMKM, dan Kominfo Digital (Komdigi). Hal ini menunjukkan adanya perdebatan yang kompleks terkait kebijakan komisi dalam industri transportasi online di Indonesia.
