Dalam upaya pemerintah untuk menyelamatkan nyawa, penting untuk memperhatikan bahwa kebijakan publik, terutama dalam bidang kesehatan, harus didasari oleh dasar yang kuat. Menurut Dicky, wacana perlu diikuti dengan studi literatur yang mendalam untuk memastikan kebijakan yang diambil sebagai hasil dari evidence-based policy. Hal ini esensial untuk menghindari keputusan yang hanya berdasarkan percobaan semata yang berisiko merugikan masyarakat. Menkes Budi juga menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan RI sedang menyusun regulasi agar dokter umum mendapatkan pelatihan formal untuk menyelamatkan nyawa secara legal dalam situasi darurat. Meski demikian, pelatihan ini tidak mencakup semua jenis operasi, melainkan prosedur tertentu dalam situasi darurat saja.
Dari segi epidemiologi, Dicky menekankan bahwa sebagian kecil ibu hamil saja yang sungguh-sungguh perlu operasi caesar. Dengan pemeriksaan rutin selama kehamilan, mayoritas komplikasi dapat dicegah, sehingga operasi caesar bisa diminimalisir. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan antenatal dan deteksi dini komplikasi kehamilan seharusnya menjadi fokus utama, bukan hanya memberi izin operasi caesar.
Prof. Budi menyoroti tingginya angka klaim operasi caesar yang mencapai 39 persen dari total persalinan, jauh di atas standar nasional sekitar 16,5 persen. Banyak operasi caesar dilakukan tanpa indikasi kuat, yang bisa berakibat pada unnecessary sectio caesarea. Solusi yang dia tawarkan adalah penguatan kompetensi dokter umum di layanan primer, terutama dalam deteksi dini risiko kehamilan menggunakan USG obstetrik terbatas. Hal ini bertujuan agar dokter umum bisa memberikan layanan yang lebih optimal sejak kehamilan pertama, dengan melakukan pemeriksaan USG dan memastikan kondisi kehamilan secara detail.
