Kemandirian Antariksa Indonesia: Tantangan dan Tuntutan Masa Depan
Di tengah kompleksitas persaingan geopolitik antariksa yang semakin intens, Indonesia perlu segera mengembangkan strategi nasional yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga menekankan kepentingan jangka panjang bangsa. Hal ini menjadi fokus dalam forum diskusi “Menuju Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Kompetisi Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI. Acara tersebut mengundang berbagai ahli dari berbagai sektor untuk membahas isu ini.
Dalam forum tersebut, pembicara utama, Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN (mantan Kepala LAPAN), menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa merupakan kunci dari kedaulatan dan daya saing suatu negara. Indonesia, yang telah melangkah di bidang antariksa sejak 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, kini dihadapkan pada tantangan signifikan. Salah satunya adalah lemahnya pengelolaan program antariksa dan keterbatasan pendanaan yang dimiliki.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga menyoroti urgensi peningkatan peran Indonesia dalam kemandirian antariksa dalam konteks persaingan global. Ia menekankan bahwa ruang antariksa bukan lagi domain yang terpisah, tetapi menjadi bagian integral dari pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dan strategi yang lebih terpadu.
Anggarini S., M.B.A. dari Asosiasi Antariksa Indonesia menyoroti pentingnya kemandirian antariksa dalam konteks ketahanan nasional dan pelayanan publik. Ia menekankan perlunya pembangunan ekosistem antariksa nasional yang komprehensif guna mendukung berbagai kebutuhan strategis, seperti mitigasi bencana dan perlindungan perbatasan.
Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya penguasaan antariksa sebagai indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. Dengan melihat antariksa sebagai pilar strategis ketahanan nasional, DPR RI berupaya mendorong upaya tata kelola antariksa yang lebih berdaulat melalui RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN).
Yusuf Suryanto dari Kementerian PPN/Bappenas menyoroti perlunya kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten untuk mencapai kemandirian antariksa yang diinginkan. Meskipun Indonesia memiliki posisi geografis strategis, investasi di sektor antariksa masih perlu ditingkatkan.
Dari diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa tantangan menuju kemandirian antariksa Indonesia tidaklah mudah. Dibutuhkan komitmen dan aksi nyata dari berbagai pihak untuk menyusun strategi yang komprehensif dan berkelanjutan guna memastikan Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam arus pembangunan antariksa global. Tanpa langkah konkret, impian menjadi pemain aktif dalam ekonomi antariksa akan tetap menjadi angan-angan belaka.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
