Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyuarakan kritik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas ketergantungan mereka terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dianggap tidak efisien. Menurut Prabowo, praktik ini justru menghambat pembangunan infrastruktur nasional dan ia berpendapat bahwa saatnya pemerintah melibatkan lebih banyak perusahaan sektor swasta baik dalam dan luar negeri untuk membangun infrastruktur dengan pendekatan modern dan efisien. Prabowo juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang ramah dan mudah guna menarik investasi swasta. Pemerintah sendiri telah meluncurkan Danantara, lembaga investasi kedaulatan Indonesia, untuk mendukung proyek infrastruktur strategis. Prabowo juga memberikan jaminan kepada investor asing bahwa pemerintah tidak hanya akan berkontribusi finansial secara nyata, namun juga akan terlibat aktif dalam proyek, bukan hanya sebagai pemegang saham kosong. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kolaborasi dengan investor swasta atau asing dilakukan dengan keyakinan, di mana pemerintah akan berinvestasi dengan persentase yang signifikan, memberi jaminan kepada mitra asing bahwa investasi mereka aman dan dikelola dengan baik.
