Pemerintah tengah melakukan koordinasi tingkat menteri untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait kewajiban negara dalam memberikan pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMP. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa setiap kementerian sedang menyiapkan langkah selanjutnya terkait akses pendidikan. Tim teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama telah mulai merencanakan implementasi keputusan tersebut. Rapat koordinasi tingkat menteri juga akan segera dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang menyatakan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan dasar secara gratis. MK menemukan adanya interprestasi yang berbeda terhadap frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, MK mengubah norma frasa tersebut untuk memastikan terselenggaranya kewajiban belajar tanpa biaya di semua satuan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
