Pada tanggal Sabtu, 21 Juni 2025, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menunjuk 45 pensiunan TNI-Polri sebagai komisaris di berbagai BUMN milik negara. Keputusan ini dipandang sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat tata kelola perusahaan negara dengan pendekatan disiplin, integritas, dan loyalitas dari para purnawirawan tersebut.
Menurut Nurdin Halid, kehadiran pensiunan TNI dan Polri sebagai komisaris bukanlah politisasi jabatan, melainkan langkah strategis yang memanfaatkan pengalaman mereka dalam manajerial dan kepemimpinan. Halid menekankan bahwa penempatan mereka dapat membawa semangat kedisiplinan dan loyalitas yang diperlukan untuk kepentingan bangsa.
Sinergi antara kalangan sipil dan militer di ruang strategis, termasuk BUMN, perlu diperkuat menurut Halid. Selama penunjukan dilakukan secara profesional dan berdasarkan kompetensi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. DPR juga mendorong Kementerian BUMN untuk terus mengevaluasi kinerja para komisaris, termasuk yang berasal dari TNI dan Polri, guna memastikan kontribusi mereka bermanfaat bagi perusahaan.
DPR menilai bahwa kombinasi antara profesional sipil dan purnawirawan dapat menciptakan keseimbangan dalam pengambilan kebijakan serta pengawasan manajemen. Dengan prinsip meritokrasi, DPR berharap kebijakan ini dapat memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan yang profesional dan akuntabel.
