Berbagai kasus intoleransi yang terjadi belakangan ini menjadi sorotan DPR RI. Hak warga negara untuk beribadah sesuai keyakinan mereka dijamin secara konstitusional. Setiap warga negara memiliki hak untuk melaksanakan ibadah tanpa ada alasan yang membenarkan pembubaran aktivitas ibadah. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya melindungi hak konstitusional setiap warga negara. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang dibangun melalui dialog, sehingga perlu dipupuk semangat persaudaraan antar umat beragama. Selain itu, hak kebebasan beribadah telah diatur secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2, sehingga negara harus menjamin pemenuhan hak tersebut. Willy juga menekankan bahwa penegakan hukum harus tak terpengaruh oleh tekanan mayoritas dan harus mengedepankan keadilan demi mewujudkan kerukunan umat beragama. Melalui dialog dan pengertian antar warga negara, persaudaraan kebangsaan yang nyata dapat tercipta. Aparat penegak hukum juga perlu bertindak tegas dalam menangani setiap tindakan intoleransi, intimidasi, atau pembubaran ilegal terhadap kegiatan ibadah. Penguatan dialog antar warga negara juga menjadi kunci dalam mewujudkan kerukunan dan keberagaman di Indonesia.
