Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kesiapannya untuk memberantas praktik curang dalam perdagangan beras yang merugikan negara hingga Rp100 triliun setiap tahun. Dalam pidatonya di Perayaan Haul ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo menyoroti permasalahan permainan harga dan penjualan beras subsidi dengan label premium yang dilakukan oleh ratusan perusahaan. Dia menyebutkan bahwa 212 perusahaan penggiling padi telah terbukti melanggar aturan dan harus mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Prabowo menilai praktik ini sebagai kejahatan ekonomi yang merampas hak rakyat dan tidak sesuai dengan konstitusi.
Menyoroti kerugian yang terjadi, dia menyebutkan bahwa dana sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki layanan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, Prabowo telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti masalah ini dengan tegas. Dia menekankan bahwa tindakan ini dilakukan berdasarkan amanat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pentingnya cabang produksi seperti beras bagi negara.
Dalam konteks ini, Prabowo tidak hanya menyoroti kerugian yang dialami negara akibat praktik curang dalam perdagangan beras, tetapi juga menggarisbawahi urgensi penegakan hukum secara adil dan tegas untuk melindungi kepentingan rakyat sesuai dengan konstitusi. Tindakan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sistem tata niaga beras dan menjaga kedaulatan pangan Indonesia.
