Presiden Prabowo Subianto menegaskan penolakan keras terhadap praktik korupsi dalam perdagangan beras di Indonesia, bersumpah untuk memberantas perusahaan-perusahaan yang memalsukan dan menaikkan harga beras yang disubsidi. Pada peringatan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam, Presiden mengungkapkan bahwa skema-skema tersebut membuat negara kehilangan hingga Rp100 triliun setiap tahunnya.
Prabowo menyoroti bahwa beras yang disubsidi melalui berbagai cara, seperti subsidi benih, pupuk, pestisida, bahan bakar untuk peralatan pertanian, dan sistem irigasi, akhirnya diubah menjadi ‘beras premium’ dan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Presiden mengungkapkan bahwa 212 perusahaan penggilingan beras telah terbukti bersalah dalam praktik semacam ini, dan menekankan bahwa tindakan tersebut merugikan rakyat dan melanggar Konstitusi.
Dengan kerugian mencapai Rp100 triliun setiap tahun, Prabowo menegaskan bahwa dana tersebut sebenarnya bisa dialihkan untuk perbaikan layanan publik yang krusial. Oleh karena itu, Presiden telah memerintahkan Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung untuk segera bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Prabowo menggarisbawahi bahwa tindakannya didorong oleh mandat konstitusi, bukan keinginan pribadi semata. Beliau menegaskan pentingnya kontrol negara terhadap sektor-sektor vital yang memengaruhi kehidupan masyarakat, seperti produksi beras, jagung, minyak goreng, dan sektor lainnya. Instruksi untuk menyelidiki, memproses hukum, dan menyita aset perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam praktik curang tersebut sudah diambil oleh Presiden sebagai bentuk penegasan terhadap aturan yang ada.


