Kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus masih menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan fokus penyelidikan mengarah kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa proses penyelidikan dimulai dari agensi umrah dan haji, termasuk pemeriksaan terhadap pemilik agensi tersebut. KPK juga menggali informasi dari pihak travel hingga penyelenggara haji di Kementerian Agama. Penyelidikan ini menyusul adanya tambahan kuota haji sebesar 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi, yang kemudian dibagi rata antara kuota haji khusus dan reguler, menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi. Tindak lanjut dari KPK melibatkan pemanggilan saksi, termasuk tokoh agama dan pejabat terkait, untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. Pansus Angket Haji DPR RI pun menyoroti kejanggalan dalam pembagian kuota haji, yang menjadi sorotan utama dalam penyelidikan kasus ini. Selain tahun 2024, KPK menemukan dugaan korupsi terkait kuota haji khusus juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan kelanjutan kompleksitas masalah ini yang patut diselidiki lebih lanjut.
