Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), mendorong Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan lebih banyak Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasan mengatakan hal tersebut selama kunjungan inspeksi ke SPPG Cempedak Lobang, yang terletak di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Menurut Hasan, salah satu tugas yang paling mendesak bagi pemerintah adalah merespons permintaan publik yang kuat dan antusiasme untuk Program MBG, terutama dari masyarakat yang belum menerima manfaatnya. “Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan anak-anak sekolah segera bisa menerima makanan bergizi gratis,” tegas Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung secara aktif pengembangan SPPG, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan terluar (daerah 3T). “Dukungan substansial dari pemerintah daerah diperlukan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang tepat maupun dalam mendorong upaya pembangunan, terutama di daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menyatakan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-swasta. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Saat ini, 77 unit telah didirikan, dan jumlah tersebut diharapkan terus meningkat. “Dalam dua minggu, kami berharap jumlah tersebut akan naik menjadi 89, dengan tambahan 12 unit siap dan menunggu aktivasi rekening virtual mereka. Dalam sebulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Jika dilihat dari progres mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target dalam waktu dekat,” kata Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi diharapkan membangun minimal tiga SPPG, sebagai bagian dari kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target tersebut berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dibangun oleh sektor swasta,” tegas Bobby.
