Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju posisi tanpa defisit, dalam pidatonya tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat (15 Agustus). Dalam rancangan anggaran 2026, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, dengan pendapatan proyeksi sebesar Rp 3.147,7 triliun. Defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp 638,8 triliun, setara dengan 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang akan didanai melalui cara yang bijaksana, inovatif, dan berkelanjutan.
Sebagai langkah awal, Prabowo menegaskan perlunya keberanian dan tekad dalam mengeliminasi kebocoran anggaran, serta meminta dukungan dari semua kekuatan politik di Indonesia. Pemerintah juga akan meningkatkan pembiayaan kreatif dan inovatif agar pendanaan pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN. Prabowo menekankan pentingnya manajemen sumber daya alam yang efisien untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, penerimaan pajak akan ditingkatkan sambil menjaga iklim investasi dan keberlanjutan bisnis. Insentif fiskal akan ditargetkan dan dikalibrasi secara hati-hati untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar APBN tetap fleksibel dalam menghadapi guncangan global, sambil tetap sehat dan kredibel melalui optimasi pendapatan, peningkatan kualitas pengeluaran, dan inovasi pendanaan. Semua aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif untuk menghasilkan nilai tambah dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.
Prabowo memaparkan visinya untuk mencapai anggaran negara tanpa defisit pada tahun-tahun mendatang, dengan mencapai efisiensi yang maksimal dan mengatasi segala bentuk kebocoran anggaran. Seluruh langkah tersebut dilakukan dengan harapan mencapai berbagai tujuan pembangunan nasional yang sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia.
