Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, dinyatakan mendapat remisi selama 28 bulan dan 15 hari sebelum bebas bersyarat pada Sabtu 16 Agustus 2025. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyatakan bahwa Novanto telah melunasi denda dan uang pengganti atas kerugian negara yang disebabkan akibat tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik. Demikian pula, Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan bahwa sejak 16 Agustus 2025, status Novanto berubah menjadi klien pemasyarakatan di Bapas Bandung. Novanto dikeluarkan dari LP Sukamiskin dengan program bersyarat berdasarkan surat keputusan tertentu dan akan mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan hingga tahun 2029. Novanto dijatuhi vonis 15 tahun penjara atas kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik tapi MA telah mengubah vonisnya menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara. Novanto juga diwajibkan membayar sejumlah uang pengganti dan mengalami pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 2 tahun dan 6 bulan setelah selesai menjalani masa pemidanaan.
