Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditegaskan sebagai tindakan yang akuntabel oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Penjelasan tersebut disampaikan Setyo sebagai respons terhadap kritikan Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan Bendahara Umum Partai NasDem, dalam rapat kerja bersama KPK. Menurut Setyo, seluruh proses OTT dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan pertimbangan matang demi kepentingan masyarakat. Perkara yang menyeret Abdul Azis dikaitkan dengan dugaan suap, dan Setyo meyakinkan bahwa segala langkah yang diambil oleh KPK didasari oleh dasar hukum yang jelas. Langkah KPK untuk melakukan OTT didasarkan pada informasi dari masyarakat yang diterima oleh lembaga tersebut. Ahmad Sahroni mengkritik OTT yang dianggap dilakukan pada waktu yang tidak tepat, terutama ketika Abdul Azis tengah mengikuti acara partai. Dia menyarankan agar KPK memperhatikan momen yang tepat dalam menjalankan tugasnya.
