Pada Senin, 1 September 2025, aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi belakangan ini tidak terjadi secara spontan. Menurut Pakar Hukum Prof Henry Indraguna, gejolak tersebut adalah hasil dari kumulasi kemarahan masyarakat terhadap ketimpangan sosial, ketidakadilan, serta gaya hidup mewah yang diperlihatkan oleh anggota DPR di tengah kesulitan yang dihadapi rakyat. Henry menyoroti kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas setelah ditabrak oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob, yang menjadi pemicu dari ledakan emosi masyarakat.
Menurut Henry, melakukan penyampaian pendapat, kritik, protes secara terbuka adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, aksi anarkis dianggap sebagai langkah yang inkonstitusional. Dia juga menekankan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat semakin melebar karena banyak elit yang lebih fokus pada kemewahan daripada menunjukkan solidaritas di saat sulit.
Henry juga menyinggung soal lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi, serta permasalahan terkait perampasan aset hasil korupsi. Sebagai solusi, dia merekomendasikan dialog nasional antara pemerintah, DPR, buruh, mahasiswa, tokoh agama, dan masyarakat sipil sebagai langkah jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, ia mendorong pengesahan UU Perampasan Aset, revisi UU ITE, serta reformasi sistem Pemilu agar lebih transparan dan murah. Disamping itu, pendidikan politik juga dianggap penting untuk membangun budaya yang beradab.
Diharapkan pemerintah dapat mengantisipasi demonstrasi dengan kebijakan yang berkeadilan, pendekatan yang persuasif, dan teladan moral dari para pemimpin. Disarankan agar pendapatan publik digunakan untuk pelayanan yang lebih baik, sementara pendekatan aparat dalam menangani aksi diharapkan juga lebih proaktif dan tidak hanya bersifat represif.
